PADANG — Pemerintah Kota (Pemko) Padang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) mulai merealisasikan pembangunan kembali Jembatan Kampung Tanjung, Kecamatan Kuranji, yang terdampak bencana hidrometeorologi.
Pembangunan jembatan tersebut menjadi bagian dari program rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) pascabencana yang dilakukan Pemko Padang untuk memulihkan infrastruktur sekaligus mengembalikan konektivitas dan aktivitas masyarakat di wilayah terdampak.
Pembangunan fisik Jembatan Kampung Tanjung mulai dilaksanakan setelah seluruh tahapan perencanaan dan proses tender diselesaikan sesuai ketentuan. Jembatan yang sebelumnya mengalami kerusakan akibat bencana hidrometeorologi pada tahun lalu itu kembali diperparah oleh banjir yang melanda Kota Padang pada Senin, 3 Agustus 2026.
Kepala Dinas PUPR Kota Padang, Malvi Hendri, mengatakan pembangunan kembali jembatan tersebut merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam mempercepat pemulihan infrastruktur pascabencana.
"Pembangunan kembali Jembatan Kampung Tanjung ini merupakan bagian dari fokus dan komitmen Pemko Padang dalam percepatan rehab rekon pascabencana, agar aksesibilitas serta mobilitas perekonomian masyarakat yang terdampak bisa segera pulih normal," ujar Malvi Hendri, Minggu (9/8/2026).
Nilai Proyek Rp8,8 Miliar
Pembangunan Jembatan Kampung
Tanjung dilaksanakan melalui Paket 3 dengan sumber pembiayaan dari APBD Kota Padang Tahun Anggaran 2026.
Nilai pekerjaan pembangunan jembatan tersebut mencapai Rp8.826.169.373, berdasarkan Nomor Kontrak 011/Kont-PJJ/APBD/DPUPR/2026.
Pekerjaan fisik dilaksanakan oleh kontraktor pelaksana PT Kamala Unida, dengan pengawasan dari konsultan pengawas PT Artha Graha Cipta KSO dan PT Aqsa Mandiri Konsultan.
Malvi menjelaskan, kontrak pekerjaan tersebut telah ditandatangani pada 27 Juli 2026. Adapun masa pelaksanaan pekerjaan ditetapkan selama 150 hari kalender.
"Pekerjaan fisik Paket 3 ini sudah berkontrak per 27 Juli 2026 dengan masa pelaksanaan 150 hari kalender, didanai penuh melalui APBD 2026 dari hasil pemanfaatan pajak warga Kota Padang," jelasnya.
Dengan dimulainya pekerjaan tersebut, pemerintah berharap proses pembangunan dapat berjalan sesuai jadwal dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat yang selama ini terdampak terganggunya akses akibat kondisi jembatan.
Pulihkan Konektivitas Warga
Pembangunan kembali Jembatan Kampung Tanjung tidak hanya ditujukan untuk memperbaiki struktur infrastruktur yang mengalami kerusakan.
Lebih dari itu, keberadaan jembatan memiliki peran penting dalam menunjang mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi di kawasan tersebut.
Jembatan menjadi salah satu akses penghubung yang digunakan masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Kerusakan infrastruktur akibat bencana berpotensi menghambat pergerakan warga, distribusi barang, hingga kegiatan ekonomi masyarakat.
Karena itu, percepatan rekonstruksi menjadi bagian penting dari penanganan pascabencana yang dilakukan Pemko Padang.
Melalui pembangunan kembali tersebut, pemerintah menargetkan konektivitas antarkawasan dapat segera pulih dan masyarakat dapat kembali menjalankan aktivitas dengan lebih aman dan nyaman.
Pemko Padang juga memastikan proses pekerjaan dilakukan dengan pengawasan untuk menjaga kualitas pekerjaan dan kesesuaian pelaksanaan dengan ketentuan teknis yang telah ditetapkan.
Rehab-Rekon Dilakukan Bertahap
Wali Kota Padang Fadly Amran sebelumnya menegaskan bahwa proses rehab-rekon pascabencana dilakukan secara bertahap.
Pemerintah berkomitmen mempercepat pekerjaan, namun seluruh proses tetap harus mengikuti mekanisme perencanaan, pengadaan, serta aturan yang berlaku.
"Alhamdulillah satu per satu proses rehab rekon pasca bencana mulai dikerjakan fisiknya, setelah menyelesaikan proses perencanaan dan tendernya. Kita berkomitmen untuk melakukan perbaikan secepat mungkin, namun juga harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Terima kasih atas kesabaran masyarakat Kota Padang, khususnya yang terdampak bencana," ujar Fadly.
Menurut Fadly, proses pemulihan membutuhkan tahapan agar pembangunan yang dilakukan dapat berjalan tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pemerintah juga memahami bahwa masyarakat yang terdampak bencana membutuhkan kepastian terkait pemulihan infrastruktur.
Karena itu, setelah proses perencanaan dan tender selesai, pekerjaan fisik segera dimulai pada sejumlah lokasi prioritas.
Dibiayai dari Pajak Masyarakat
Pemko Padang menegaskan bahwa pembangunan kembali Jembatan Kampung Tanjung merupakan bagian dari penggunaan APBD Kota Padang yang bersumber dari pendapatan daerah, termasuk pajak yang dibayarkan masyarakat.
Karena itu, pemerintah berkomitmen memastikan setiap pekerjaan infrastruktur dilaksanakan secara tepat sasaran dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
Malvi Hendri mengatakan pembangunan jembatan tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu langkah konkret dalam memulihkan kondisi masyarakat pascabencana, terutama dari sisi akses transportasi dan aktivitas perekonomian.
"Ini adalah bagian dari upaya kita untuk memastikan masyarakat yang terdampak bencana dapat kembali beraktivitas secara normal. Infrastruktur harus kembali berfungsi dan memberikan rasa aman bagi masyarakat," ujarnya.
Pengguna Jalan Diminta Berhati-hati
Seiring dimulainya pekerjaan konstruksi, Pemko Padang mengimbau masyarakat, khususnya pengguna jalan yang melintasi kawasan Jembatan Kampung Tanjung, untuk meningkatkan kewaspadaan.
Aktivitas pembangunan berpotensi menimbulkan perubahan kondisi lalu lintas maupun akses di sekitar lokasi pekerjaan. Masyarakat diminta mematuhi rambu-rambu dan arahan petugas selama proses pembangunan berlangsung.
Pemerintah berharap dukungan dan kesabaran masyarakat dapat membantu kelancaran proses pembangunan hingga seluruh pekerjaan selesai.
Dengan masa pelaksanaan selama 150 hari kalender, pembangunan Jembatan Kampung Tanjung diharapkan dapat rampung sesuai target. Setelah selesai, jembatan tersebut diharapkan mampu kembali menjadi akses penting bagi masyarakat sekaligus memperkuat konektivitas wilayah Kuranji.
Pembangunan ini sekaligus menjadi bagian dari langkah Pemko Padang dalam memastikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana tidak hanya mengembalikan infrastruktur seperti semula, tetapi juga menghadirkan infrastruktur yang lebih aman, fungsional, dan mampu mendukung aktivitas sosial ekonomi masyarakat dalam jangka panjang. (**)