Padang - Pemerintah Kota (Pemko) Padang memperkuat sinergi dengan Dewan Pengurus Daerah (DPD) Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGI) Sumatera Barat guna meningkatkan kualitas layanan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sekaligus menjamin keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Komitmen tersebut mengemuka dalam pertemuan Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir bersama jajaran DPD APPMBGI Sumbar di Gedung Putih Rumah Dinas Wali Kota Padang, Selasa (4/8/2026).
Pertemuan turut dihadiri Ketua DPD APPMBGI Sumbar M. Sayuti beserta jajaran pengurus, Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang Sri Kurniayati, Kepala Dinas Perdagangan Fizlan Setiawan, Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Alfiadi, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Teddy Antonius, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Fadelan Fitra Masta, serta Kepala Dinas Pertanian Yoice Yuliani.
Dalam kesempatan tersebut, Maigus Nasir menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis merupakan agenda strategis nasional yang tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan gizi anak-anak dan kelompok penerima manfaat lainnya, tetapi juga menjadi instrumen penggerak ekonomi daerah melalui keterlibatan pelaku usaha lokal.
"Program MBG merupakan agenda besar negara. Karena itu, seluruh SPPG, perangkat daerah, termasuk dukungan APPMBGI, sangat penting untuk memastikan pemenuhan gizi anak-anak dan penerima manfaat lainnya melalui layanan yang berkualitas," ujar Maigus.
Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh tersedianya dapur pelayanan, tetapi juga kualitas pengelolaan, kebersihan, keamanan pangan, serta tata kelola operasional yang memenuhi standar.
Untuk itu, evaluasi pelaksanaan program perlu dilakukan secara rutin setiap bulan agar penyediaan bahan baku, operasional dapur, hingga pelayanan kepada penerima manfaat berjalan optimal.
Maigus juga menekankan pentingnya memperkuat rantai pasok pangan dengan melibatkan pasar tradisional, UMKM, petani, nelayan, peternak, dan produsen lokal sehingga manfaat ekonomi dari Program MBG dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
"Standarisasi rantai pasok harus diperkuat agar pasar tradisional, UMKM, petani, nelayan, dan peternak lokal terintegrasi dalam ekosistem pemasok MBG. Sehingga dengan itu manfaat program dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat," katanya.
Ia mengungkapkan, hingga saat ini sebanyak 72 SPPG atau sekitar 75 persen dari target 96 SPPG telah beroperasi di Kota Padang. Pemerintah Kota menargetkan kekurangan 23 SPPG dapat dipenuhi hingga akhir 2026.
"Sesuai arahan Bapak Wali Kota, seluruh SPPG di Kota Padang harus menjadi yang terbaik, sejalan dengan visi Kota Padang sebagai kota sehat dan kota pintar, sekaligus mendukung Program Unggulan Padang Juara," tambahnya.
Sementara itu, Ketua DPD APPMBGI Sumbar M. Sayuti menyatakan kesiapan organisasinya menjadi mitra strategis Pemerintah Kota Padang dalam membangun sistem pengelolaan Program Makan Bergizi Gratis yang profesional, transparan, dan berkelanjutan.
Menurutnya, kualitas pengelolaan dapur serta efektivitas distribusi pangan menjadi faktor utama dalam menentukan keberhasilan program.
Oleh karena itu, APPMBGI mengusulkan adanya nota kesepahaman dengan Pemerintah Kota Padang sebagai landasan kerja sama yang lebih terstruktur.
"Kami menargetkan Padang menjadi kota percontohan pengelolaan Program MBG di Sumatera Barat bahkan tingkat nasional. Untuk itu, APPMBGI mengusulkan terjalinnya nota kesepahaman dengan Pemko Padang agar pembagian peran, target, dan tanggung jawab seluruh pihak lebih jelas," ujar Sayuti.
Melalui kolaborasi tersebut, Pemerintah Kota Padang berharap Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya mampu meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga memperkuat perekonomian daerah melalui pemberdayaan pelaku usaha lokal dan terciptanya rantai pasok pangan yang kuat, efisien, serta berkelanjutan. (**)