Padang – Wali Kota Padang Fadly Amran menerima audiensi Tim Peneliti SETARA Institute di Ruang VIP Rumah Dinas Wali Kota Padang, Rabu (22/7/2026).
Pertemuan tersebut membahas hasil studi Indeks Kota Toleran (IKT) sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam membangun kehidupan masyarakat yang harmonis, inklusif, dan menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi di Kota Padang.
Audiensi tersebut dihadiri Koordinator Peneliti SETARA Institute Ikhsan Yosarie, Peneliti SETARA Institute Kasyfil Aziz, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Padang Yasril, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Syahendri Barkah, Kepala Bagian Hukum Indra Jaya, Plt. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Zul Asfi Lubis, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Padang Prof. Salmadanis, perwakilan Bappeda, serta perwakilan organisasi kemasyarakatan keagamaan di Kota Padang.
Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Padang Fadly Amran menegaskan bahwa Kota Padang merupakan kota yang majemuk dengan masyarakat yang berasal dari berbagai latar belakang etnis, agama, dan budaya.
Selain didominasi masyarakat Minangkabau, Kota Padang juga menjadi rumah bagi komunitas Tionghoa, India, serta berbagai suku lainnya dari seluruh Indonesia.
Keberagaman tersebut, menurutnya, merupakan kekayaan yang harus terus dijaga melalui semangat persatuan, dialog, dan penyelesaian setiap persoalan secara damai.
"Kota Padang mempunyai keberagaman. Banyak dinamika yang dapat menimbulkan miskomunikasi. Sebagai pemimpin, kita harus menciptakan kerukunan dan mengedepankan mediasi agar tidak terjadi pertikaian antarsesama," ujar Fadly Amran.
Sebagai bentuk nyata komitmen Pemerintah Kota Padang dalam memperkuat harmoni sosial, Fadly mengungkapkan bahwa pihaknya akan menyelenggarakan Padang Harmony Festival (Padang Multi-etnis Festival) sebagai salah satu agenda utama dalam rangkaian peringatan Hari Jadi Kota (HJK) Padang ke-357 yang akan digelar pada Agustus mendatang.
Menurutnya, festival tersebut tidak hanya menjadi ajang perayaan keberagaman budaya dan etnis yang ada di Kota Padang, tetapi juga menjadi media untuk memperkuat persatuan masyarakat serta memperkenalkan wajah Kota Padang sebagai kota yang terbuka, harmonis, dan menjunjung tinggi nilai toleransi.
"Kita berharap melalui event ini dapat menjadi salah satu branding bagi Pemerintah Kota Padang untuk meningkatkan citra Kota Padang sebagai kota yang toleran dan harmonis di Indonesia. Kita juga berharap Indeks Kota Toleran (IKT) Kota Padang terus meningkat," katanya.
Sementara itu, Koordinator Peneliti SETARA Institute, Ikhsan Yosarie, menyampaikan apresiasi atas perkembangan positif yang ditunjukkan Kota Padang dalam membangun kehidupan yang lebih inklusif dan toleran, khususnya dalam satu hingga dua tahun terakhir.
Ia menilai komitmen kepala daerah terlihat melalui berbagai kebijakan, pernyataan publik, hingga kunjungan langsung kepada kelompok-kelompok minoritas sebagai bentuk keberpihakan terhadap nilai-nilai kebersamaan.
"Ada kemajuan yang menggembirakan di Kota Padang. Wali Kota dan Wakil Wali Kota sudah memiliki komitmen yang jelas terhadap aspek toleransi. Keduanya beberapa kali menyampaikan pernyataan dan melakukan kunjungan kepada kelompok-kelompok minoritas. Hal seperti ini tidak banyak dilakukan oleh kota-kota lain," ujar Ikhsan.
Ia menjelaskan bahwa penilaian dalam Indeks Kota Toleran tidak hanya didasarkan pada kebijakan pemerintah daerah semata, melainkan juga mempertimbangkan peran seluruh ekosistem kota, termasuk masyarakat sipil, tokoh agama, akademisi, organisasi kemasyarakatan, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Menurut Ikhsan, kolaborasi yang semakin baik antara pemerintah daerah dan masyarakat telah membawa perubahan yang signifikan terhadap posisi Kota Padang dalam penilaian Indeks Kota Toleran.
"Kota Padang saat ini telah beranjak dari kelompok 10 kota dengan skor toleransi terendah. Kini Padang sudah berada pada zona skor 70-an atau zona berkembang. Ini menunjukkan adanya kemajuan yang perlu terus diperkuat," ungkapnya.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Padang, Prof. Salmadanis, menekankan pentingnya menghadirkan regulasi yang bersifat inklusif sebagai landasan dalam menjaga kerukunan masyarakat di tengah keberagaman agama, adat, budaya, dan ras yang ada di Kota Padang.
Menurutnya, regulasi yang berpihak pada seluruh kelompok masyarakat akan menjadi fondasi yang kuat dalam membangun kehidupan sosial yang damai, saling menghormati, dan bebas dari diskriminasi.
"Melalui regulasi yang inklusif, kita ingin membangun kehidupan masyarakat yang menerima seluruh komunitas sebagai satu kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Kota Padang," ujar Prof. Salmadanis.
Audiensi ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara Pemerintah Kota Padang, SETARA Institute, FKUB, Kementerian Agama, organisasi kemasyarakatan, serta seluruh elemen masyarakat dalam membangun budaya toleransi yang berkelanjutan.
Pemerintah Kota Padang berharap kolaborasi tersebut mampu memperkuat harmoni sosial sekaligus meningkatkan capaian Indeks Kota Toleran, sehingga Kota Padang semakin dikenal sebagai kota yang aman, inklusif, serta menghargai keberagaman sebagai kekuatan dalam pembangunan. (**)
